Latest Entries »

Subulussalam,

Seorang warga tengah mengamati Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

yang sejak pekan lalu sudah ditempel oleh petugas Panyelengggara di tempat-tempat umum.Image

Para Petugas Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) juga menempelkan himbauan agar warga yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2014 agar segera menghubungi PPS Desa/Kampong masing-masing.

Selain itu masyarakat juga bisa mengakses Daftar Pemilh Tetap dan informasi lainnya berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 melaui wabsite KPU http://www.kpu.go.id/. (af).

Subulussalam, Daftar Calon Tetap DPRK Subulussalam PemiluTahun 2014 ,klik untuk melihat
media cetak DCT balon DPRK subulussalam

Image

Drs. Syarkawi Nur resmi terpilih sebagai Ketua KIP Kota Subulussalam periode 2013-2018 dalam rapat pleno KIP Kota Subulusssalam
siang tadi.

Subulussalam, KIP Kota Subulussalam resmi dilantik oleh Walikota SUbulussalam, Merah Sakti.
Berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 451/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tanggal 24 Mei 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komisisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Provinsi Aceh.
Isi Salinan SK tersebut memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota KIP Kota Subulussalam masing-masing M. Husein Saran,  Irwanto Harahap,  Sumardi, . Nurmaria dan  Drs. Syarkawi Nur dan mengesahkan pengangkatan Anggota KIP periode 2013-2018 yaitu  Sumardi, . Irwanto Harahap SH, Heri Muliadi, Drs. Syarkawi Nur dan Alamin.

Image

Pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kota Subulussalam tersebut berjalan dengan hikmat dan dihadiri oleh bpk H. Affan Alfian Bintang ( Wakil Walikota Subulussalam) Wakil Ketua DPRK Subulussalam Karlinus, bpk Damhuri selaku Sekda,Ketua Partai Politik dan unsur lapisan masyarakat.(Af)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014.
sk 08 th 2013

sumber : http://www.kpu.go.id

Jumat, 4 Januari 2013

SUBULUSSALAM – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam memastikan pemilihan walikota dan wakil walikota setempat akan digelar paling lambat Oktober mendatang. Anggaran untuk pesta demokrasi itu telah disahkan dalam APBK 2013 Subulussalam beberapa waktu lalu.

“Tapi, kami masih akan berkonsultasi dengan pemangku kebijakan di Subulussalam terkait penyelanggaraan pilkada di sana seperti beraudensi ke DPRK. Karena masalah pilkada ini tak bisa diputuskan sendiri oleh KIP tapi ada pemerintah dan DPRK. Tapi sampai sekarang kami belum dapat bertemu dengan DPRK karena mereka masih ada agenda reses,” kata Komisioner KIP Subulussalam, Sumardi Pasaribu kepada Serambi, Kamis (3/1).

Mengenai anggaran, kata Sumardi, memang sudah disahkan dalam APBK 2013 Kota Subulussalam pada paripurna akhir tahun lalu. Namun, lanjutnya, sejauh ini belum diperoleh angka pasti yang dibutuhkan KIP. Dikabarkan, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 9 miliar untuk pelaksanaan pilkada Subulussalam.

“Dana sebesar itu masing-masing tujuh miliar rupiah untuk KIP, satu miliar rupiah untuk pengamanan, dan satu miliar rupiah untuk panwas. Namun, sebenarnya untuk KIP saja, kebutuhan dan untuk penyelenggaraan pilkada lebih dari 8 miliar rupiah, dan bahkan kita perkirakan mendekati 9 miliar rupiah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KIP Subulussalam, M Husein Saraan juga menuturkan KPU Pusat belum lama ini menyarankan pihaknya segera menyusun segala persiapan penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut. Husein menampik adanya isu penundaan Pilkada Subulussalam karena tidak ada alasan yang kuat. Dikatakan, pilukada dapat ditunda jika terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya. Hal itu sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disempurnakan menjadi UU No 12 tahun 2008.

KIP Kota Subulussalam, tambah Husein, merencanakan tahapan Pilkada dimulai Februari mendatang. Tahapan itu meliputi, pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sementara penerimaan pendaftaran bakal calon (balon) kandidat walikota/wakil wali kota pada Juli 2013 dan pencoblosan paling lambat minggu awal Oktober. “Jadi sekarang tinggal menunggu respon pemerintah, jika memang semua regulasi yang ada sepakat KIP langsung jalan,” ujar Husein.
sumber : serambi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD Tahun 2014

download

PKPU_15_Tahun 2012

 

 

Selasa, 04 Desember 2012

Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 681/KPU/XII/2012 pada tanggal 3 Desember 2012 terkait Dokumen Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

sumber : KPU Pusat

download Surat

SE_681_2012

Info grafik yang ditayangkan Metro TV beberapa hari lalu tentang bibit terorisme di sekolah dan menyebar di dunia maya sejak 14 September menimbulkan teror baru bagi masyarakat kita. Pola Rekrutmen Teroris Muda ala Metro TV:

1.    Sasarannya siswa SMP akhir-SMA dari sekolah-sekolah umum.
2.    Masuk melalui program ekstra kurikuler di masjid-masjid sekolah.
3.    Siswa-siswi yang terlihat tertarik kemudian diajak diskusi di luar sekolah
4.    Dijejali berbagai kondisi sosisl yang buruk, penguasa korup, keadilan tidak seimbang
5.    Dijejali dengan doktrin bahwa penguasa adalah thaghut/kafir/musuh.

Pernyataan Penulis,  hinnga kini Pemerintah melalui kemendikbud tidak pernah  memberikan surat keputusan untuk tidak membiarkan kegiatan tersebut terjadi disekolah.
Namun pihak pemerintah masih membiarkan hal-hal yang meresahkan masyarakat dengan pemberitaan media yang belum teruji kebenarannya.

dikutip dalam tulisan http://www.suara-islam.com/detail.php?kid=5415 menytakan ” ini Bukan hasil penelitian. namun Metro Tv menyampaikan dalam dialog tersebut Profesor Bambang Pranowo menyampaikan hasil penelitiannya bahwa ada lima pola rekrutmen teroris muda. Jika  sebuah penelitian tentu akan melampirkan data – data yang fakta dan dapat di uji kebenaranya. Namun informasi yang diberitakan tidak menunjukkan bahwa data tersebut hasil dari sebuah penelitian seseorang setingkat profesor. sangat disayangkan televisi berita yang seharusnya mengedepankan fakta malah menyebarkan penelitian palsu. Masihkah bisa disebut televisi berita professional ? atau memang terdapat kepentingan ?”

Penulis berharap agar kita Para generasi Islam terus semangat  menggali Ilmu yang berdasarkan Qur’an dan Hadist,  mampu mengaplikasikan amar ma’ruf nahi munkar dan menjatuhkan para penguasa yang menjadi budak budak Yahudi di negara ini.

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”
And fight them on it, so there is no defamation again and (so) that obedience solely to God. If they cease (from hostile to you), then there is no enmity (again), except against wrong-doers. [2:193]
“Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota tidak menerima pendaftaran Partai Politik (Parpol). Parpol hanya menyerahkan hard copy daftar dan lampiran Kartu Tanda Anggota (KTA) parpol di daerah tersebut untuk di lakukan verifikasi faktual. Pendaftaran hanya dilakukan di KPU Pusat.”
 

Hal itulah yang dikatakan Anggota KPU RI Hadar Gumay dalam melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Gorontalo, Senin (27/8). Kunjungan tersebut dalam rangka melakukan monitoring evaluasi kegiatan tahapan sosialisasi baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).Selain itu, Hadar Gumay yang juga sebagai koordinator wilayah (Korwil) untuk Provinsi Gorontalo sekaligus melakukan koordinasi terkait dengan tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung. Pertemuandihadiri oleh KPU Provinsi Gorontalo dan seluruh KPU Kabupatan/Kota se-Gorontalo yang dilakukan di Kantor KPU Provinsi Gorontalo.

Dalam penjelasannya Hadar mengatakan, seluruh dokumen parpol yang mendaftar di KPUPusat termasuksoft copyKTA, dan daftar anggota parpol yang di Kabupaten terdapat pengurusnya,akan dikirim oleh KPU Pusat ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual.

“Nanti daftar itulah yang dicocokkan oleh bapak/ibu sekalian (red-KPU Kabupaten/Kota) antara soft copy KTA dengan hard copy yang diterima dari parpol yang menyerahkan ke KPU Kabupaten/Kota.” papar Hadar.

Jika terdapat perbedaan data antara soft copy KTA dengan hard copy yang diserahkan di tingkat kabupaten/kota, maka yang menjadi patokannya adalah data yang berasal dari KPU pusat.

“Karena prinsipnya pendaftaran dilakukan di KPU pusat dan dilakukan oleh pengurus pusat,” lanjutnya.

Di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga dilakukan verifikasi faktual terkait dengan alamat kantor dan pengurus parpol dengan menggunakan data yang berasal dari KPU Pusat, karena seluruh daftar diberikan kepada KPU Pusat dan data tersebut yang menjadi pegangan.

“Dengan cara tersebut kita dapat menghindari sengketa yang mungkin ada di antara mereka (red-parpol) di lapangan yang terdapat pada masing-masing tingkatan,” jelas Hadar.

sumber http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7045&Itemid=1

%d bloggers like this: